Databasepemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam menjelang pemilu serentak 2019 dalam rangka penguatan kualitas demokrasi : naskah kebijakan: Pengarang: penyusun, Wawan Ichwanuddin [et al.] Penerbit: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) ISBN: -4 Kondisikehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang memang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan Jumat 12 Februari 2021 Tambah Komentar. Berikut ini adalah pembahasan dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 Semester 2 Halaman 228 Bab 7 Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Uji Kompetensi 7 Hal 228 Nomor 1 - 5 Essai. Kunci jawaban ini dibuat untuk membantu mengerjakan soal ppkn bagi kelas 10 di semester 2 JenisKonflik. Terdapat beberapa jenis konflik yang seringkali terjadi di masyarakat antara lain : 1. Konflik Pribadi. Konflik pribadi merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Jenis konflik ini sangat sering terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan lainnya. Laos dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati SosialBudaya Sebagai Kacamata Keadaan Masyarakat Indonesia. Kodrat seorang manusia sejak dilahirkan adalah homo socius, dimana ia tiak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai individu perorangan, cenderung senang untuk berkumpul dan menjalani kehidupan dengan orang lain disuatu kawasan yang ia anggap sesuai dengan dirinya. . A. Kondisi politikPada masa itu, kondisi politik di Indonesia sangat panas. Karena terjadi ketegangan sosial politik yang sangat mencolok. Selain itu adanya rasa saling curiga antarpartai politik. Kecurigaan tersebut juga merasuki kalangan ABRI dengan partai politik dan Presiden. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan pengaruh dan dominasi di Kondisi ekonomiKondisi ekonomi tidak jauh dengan kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi nasional yang hebat. Dengan lahirnya Nasakom, membuat PKI semakin berpengaruh dalam sendi kehidupan. Atas pengaruh PKI, banyak terjadi aksi demonstrasi untuk menaikkan gaji buruh, pembagian tanah, dan sebagainya. PKI semakin berkuasa setelah memperoleh banyak dukungan dari para petani, buruh kecil atau pegawai rendah sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI. Hal ini membuat pemerintahan dalam keadaan yang Kondisi sosial budayaKondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat. PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat pengaruh sering mengancam dan melakukan tindak kekerasan lainnya. Hal ini seperti yang dialami oleh para pemuda yang tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia PII. Ketika sedang melakukan pelatihan di Kanigoro Kediri Jawa Timur pada bulan Januari 1965, para pendukung PKI menyerbu peserta pelatihan. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap umat Hindu di Bali yang sedang melakukan ibadah. Tindakan PKI ini akhirnya juga dibalas oleh para kelompok yang anti PKI sehingga masyarakat menjadi semakin resah karena seringkali terjadi pertikaian fisik. Pada masa demokrasi terpimpin kondisi ekonomi sangat memprihatinkan hingga muncul krisis ekonomi nasional. dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan jani2 seperti kenaikan gaji/upah, pembagian tanah, dsb. kondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat. PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat pengaruh sering mengancam dan melakukan tindak pidana kekerasan lainnya. Tindakan PKI ini akhirnya juga dibalas oleh para kelompok yang anti PKI sehingga masyarakat menjadi semakin resah karena seringkali terjaddi pertikaian fisik......... Penjelasan Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi - Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Hal seperti ini mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik. Perkembangan Politik Setelah Pemilu 1997 Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta. Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu 1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu, 2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995, 3. UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, 4. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini. Di samping hal itu, sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara. Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari menjadi per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain menyusul yakni pada akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah. Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia. Keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto makin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan. Kondisi ini menjadi sangat parah dengan diadakan nya demo besar-besaran ke Gedung MPR senayan jakarta. Demikianlah pembahasan Penjelasan Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi, semoga bermanfaat. Jelaskan dengan-cara singkat keadaan politik, ekonomi, sosial budaya. Menjelang terjadinya pembentrokan G30S/PKI !?Jelaskan dengan-cara singkat keadaan politik ekonomi sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G30 S/pkiJelaskan dengan-cara singkat kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30 S atau PKIjelaskan dengan-cara singkat keadaan politik, ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30 S/PKIjelaskan dengan-cara singkat keadaan politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya gerakan 30 september / pki Keadaan Politik,Sosial,Ekonomi,dan Budaya sebelum meletusnya pemberontakan G 30 S/PKIKeadaan politik Indonesia sebelum insiden G 30 S/PKI 1 PKI melaksanakan aneka macam strategi/kelicikan untuk mempengaruhi aneka macam lapisan penduduk bahkan melaksanakan penyusupan ke organisasi organisasi penduduk . 2 PKI menghipnotis Presiden Soekarno & menyebabkan Presiden menjadi cenderung ke blok komunis. 3 Kondisi politik memanas karena adanya kompetisi politik antara PKI & TNI AD. 4 PKI memasukkan bagian unsure komunis dlm bidang politik. 5 Doktrin nasakom yg dikembangkan oleh Presiden soekarno member fleksibilitas PKI untuk memperluas dampak. 6 Dengan adanya nasakomunikasi, PKI menjadi salah satu kekuatan yg penting pada era demokrasi terpimpin bareng Presiden Soekarno & Angkatan sosial, ekonomi, budaya sebelum kejadian G 30 S/PKI. 1 Keadaan sosial dimasyarakat banyak dipengaruhi oleh komponen komponen komunis Kondisi ekonomi sangat parah Ekonomi yg memprihatinkan membuat PKI mudah mempengaruhi dgn memasukkan unsur komponen komunis Budaya masyarakat menjadi cenderung ke blok komunis karena adanya bagian unsur yg dimasukkan oleh PKI PKI berhasil membentuk organisasi organisasi mirip Gerwani, Pemuda Rakyat, & Lekra untuk menyusupkan aneka macam aktivitas sosial & budaya yg berbau komunis Jelaskan dengan-cara singkat keadaan politik ekonomi sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G30 S/pki harga sembako melambung tinggi,terjadi pertikaian dimana mana,terjadi pemberontakan², rakyat kelaparan & sengsara. agar membantu! Jelaskan dengan-cara singkat kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30 S atau PKI APBN dikerahkan ke keselamatan kurang lebih 51M yg dimana sektor sektor lain menjadi kurang diperhatikan & terbentuknya sosial budaya yg mendukung komunis,utamanya pribumi pada insiden 3 daerah sesudah kemerdekaan serta pemerasan kaum cina di sektor barang jelaskan dengan-cara singkat keadaan politik, ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI kondisi politik makin kacau, kondisi ekonomi menurun, kondisi sosial semakin tak terkendali sehingga menjadikan banyak kerusuhan & membantu jelaskan dengan-cara singkat keadaan politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang terjadinya gerakan 30 september / pki Keadaan Politik,Sosial,Ekonomi,dan Budaya sebelum meletusnya pemberontakan G 30 S/PKIØ Keadaan politik Indonesia sebelum insiden G 30 S/PKI PKI melaksanakan aneka macam strategi/kelicikan untuk mempengaruhi banyak sekali lapisan masyarakat bahkan melaksanakan penyusupan ke organisasi organisasi penduduk . PKI mempengaruhi Presiden Soekarno & menimbulkan Presiden menjadi cenderung ke blok komunis Kondisi politik memanas alasannya adalah adanya kompetisi politik antara PKI & Tentara Nasional Indonesia AD PKI memasukkan unsur unsure komunis dlm bidang politik Doktrin nasakom yg dikembangkan oleh Presiden soekarno member fleksibilitas PKI untuk memperluas dampak Dengan adanya nasakomunikasi , PKI menjadi salah satu kekuatan yg penting pada era demokrasi terpimpin bareng Presiden Soekarno & Angkatan DaratØ Keadaan sosial , ekonomi , budaya sebelum insiden G 30 S/PKI Keadaan sosial dimasyarakat banyak dipengaruhi oleh komponen unsur komunis Kondisi ekonomi sungguh parah Ekonomi yg memprihatinkan menciptakan PKI mudah menghipnotis dgn memasukkan unsur komponen komunis Budaya penduduk menjadi condong ke blok komunis karena adanya unsur bagian yg dimasukkan oleh PKI PKI sukses membentuk organisasi organisasi mirip Gerwani, Pemuda Rakyat, & Lekra untuk menyusupkan berbagai kegiatan sosial & budaya yg berbau komunisKaprikornus kesimpulannya yakni PKI melaksanakan beberapa pengaruh sebelum meletusnya pemberontakan G 30 S/PKI . Antara lain dgn membentuk beberapa ormas yng tugasnya untuk menyusupkan banyak sekali acara politik, sosial, ekonomi, budaya yg berbau komunis atau ada bagian komponen komunis Mahasiswa/Alumni Universitas Terbuka15 Juli 2022 1111Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah muncul krisis ekonomi nasional, dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyatdengan janji kenaikan gaji,upah,pembagian politik dan ekonomi semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat PKI dan pendukungnya yg semakin berpengaruh sering mengancamdan melakukan tindak pidana kekerasan lainya. Mari simak pembahasan dibawah ini! Kondisi Politik Ekonomi Sosial Budaya Sebelum Gerakan 30 S/PKI - Krisis ketatanegaraan dan pemerintahan yang terjadi pada tahun 1950-an memuncak dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Djuanda dan membentuk Kabinet Kerja. Presiden Soekarno juga membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena menolak anggaran belanja negara yang diajukan pemerintah. Bung Karno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPRGR tanggal 24 Juni 1960. Perbandingan keanggotaan DPRGR yang seluruh anggotanya dipilih Bung Karno adalah nasionalis 94, Islam 67, dan komunis 81. Dengan demikian, PKI memperoleh banyak keuntungan dari kebijakan Bung Karno. DPRGR dilantik Bung Karno tanggal 25 Juni 1960. Tugasnya adalah melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Dengan demikian jawaban yang tepat yaitu muncul krisis ekonomi nasional, dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyatdengan janji kenaikan gaji,upah,pembagian politik dan ekonomi semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat PKI dan pendukungnya yg semakin berpengaruh sering mengancamdan melakukan tindak pidana kekerasan lainya. Bagaimana kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru? Simak penjelasan lengkapnya di artikel ini, yuk! — Kamu pastinya sudah nggak asing dong ketika mendengar kata Orde Baru’? Ya, Orde Baru adalah masa sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Sekedar informasi aja nih, jadi yang memberi nama orde lama itu adalah pemerintahan orde baru, padahal Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu, Ia lebih suka disebut orde revolusi. Nah, pada artikel ini kita akan memelajari kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru. Yuk simak biar pengetahuan kamu lebih banyak lagi. KEHIDUPAN POLITIK MASA ORDE BARU Kalau kita bicara soal orde baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya Negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa orde baru. Kebijakan Politik Dalam Negeri 1. Pelaksanaan pemilu 1971 Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 orde revolusi atau orde lama. Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. 2. Penyederhanaan partai politik Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya yaitu 3. Dwifungsi ABRI Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P-4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Baca Juga Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Reformasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia antara lain 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu KEHIDUPAN EKONOMI MASA ORDE BARU Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah 1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali. a. Repelita I 1 April 1969-31 Maret 1974 Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari Malari. b. Repelita II 1 April 1974 – 31 Maret 1979 menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. c. Repelita III 1 April 1979-31 Maret 1984 Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu d. Repelita IV 1 April 1984 – 31 Maret 1989 menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. e. Repelita V 1 April 1989-31 Maret 1994 menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. f. Repelita VI dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi Hijau Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional peasant ke cara modern farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari a. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari b. Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal; c. Diversifikasi keanekaragaman usaha tani; d. Rehabilitasi pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sekarang kamu sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi masa orde baru? Meskipun kamu tidak mengalaminya, setidaknya kamu sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa orde baru. Nah terjadinya reformasi, itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan Squad. Oleh karena itu, memelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting. Karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tentunya dengan belajar. Lalu bagaimana belajar yang mudah dan menyenangkan? Nah kalau pertanyaannya seperti ini, kamu bisa nih belajar dengan santai tapi sangat efektif, yaitu dengan menonton video belajar di ruangbelajar. Jadii, jangan lupa download aplikasinya ya. Sumber referensi Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. and Zuhdi, S. 2018 Sejarah Indonesia. 2. Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Artikel diperbaharui pada 30 Agustus 2022.

jelaskan secara singkat kondisi politik ekonomi maupun sosial budaya menjelang